Debat Sengit Mahasiwa-DPRD Bali Soal Sidang Rakyat Tolak Omnibus Law
Koalisi mahasiswa yang bergabung dalam Kebersamaan Koalisi Rakyat Pro Demokrasi (Santi) kembali lagi mengadakan tindakan penampikan pada UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kesempatan ini tindakan mereka berlainan dari umumnya. Mereka kedepan gedung DPRD Bali serta mengadakan sidang rakyat. Langsung saja hal tersebut ditampik oleh DPRD Bali yang diwakilkan oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry.
slot online terbesar jenis bonus slot yang digemari pemain
Zakarias Herianto Ngari sebagai koordinator tindakan menjelaskan jauh-beberapa hari mereka telah sampaikan gagasan mengadakan sidang rakyat itu lewat surat yang mereka kirimkan. "Kami kirimkan surat untuk 27 Oktober ke Humas DPRD Bali. Lewat telephone mereka sampaikan jika Wakil Ketua serta Ketua Komisi IV DPRD Bali akan menjumpai serta mengikut sidang rakyat," kata Zakarias di DPRD Bali, Senin (2/11/2020).
Janji itu tercukupi. Tetapi berlangsung pembicaraan seru pada saat mahasiswa akan mengadakan sidang rakyat. Nyoman Sugawa Korry menampik proses itu. Sugawa Korry cuman ingin terima serta meresap inspirasi mahasiswa masalah Omnibus Law. Tetapi mahasiswa bersikukuh mengadakan sidang rakyat. Sugawa Korry serta beberapa rekannya pergi tinggalkan mahasiswa. "Kita saksikan, saat persidangn diawali serta berjalan, wakil-wakil rakyat kita justru walkout," katanya.
Menurut Zakarias, persidangan itu diadakan untuk minta pertanggungujawaban anggota DPRD Bali berkaitan sikap mereka pada UU Cipta Kerja. Pertanggungjawaban itu disuruh untuk tindak lanjuti tindakan mereka untuk 16 Oktober 2020.
"DPRD Bali ucapnya telah menjumpai DPR RI. Kami pengin minta pertanggungjawaban mereka sesudah berjumpa DPR RI. Apa keterangan mereka berkaitan tatap muka itu serta hasilnya bagaimana. Menyikapi sikapnya, Nyoman Sugawa Korry mempunyai fakta terang menampik sidang rakyat yang diadakan mahasiswa. Ucapnya, tidak ada ketentuan berkenaan sidang rakyat yang digagas mahasiwa itu.
Sugawa Korry buka diri dengan pengutaraan inspirasi. Hal tersebut juga yang sudah dijajakannya ke mahasiswa. "Mereka penginnya lewat sidang rakyat. Tidak ada proses sidang rakyat. Sidang rakyat itu tidak diketahui dalam peraturan DPRD. Berlawanan dengan peraturan kami di DPRD," katanya.
Di lain sisi, Sugawa Korry menanyakan proses pertanggungjawaban yang perlu dilakukan lewat sidang rakyat itu. "Mana ada prosesnya. Kita tidak memberikan pertanggungjawaban ke mereka," ucapnya.
Berkenaan inspirasi mahasiswa untuk tindakan demo menampik Omnibus Law sebelumnya ditekankannya telah dilanjutkan ke DPR RI. "Inspirasi mereka telah kami alirkan ke DPR RI, ada bukti-buktinya," katanya.
